Saturday, October 20, 2018

MENYENTUH PENDIDIKAN KELAS BAWAH MELALUI GERAKAN DESA BERLITERASI


kaboeline.com - Saya yakin pendidikan di Indonesia masih belum merata dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Masih ada diantaranya yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengenyam bangku sekolah apalagi menikmati pendidikan berkualitas. Di daerah kami sendiri yaitu kabupaten Trenggalek provinsi Jawa Timur, bisa dikatakan hampir enam puluh persen wilayahnya adalah pegunungan, tepatnya di pesisir selatan pulau Jawa. “Southern Paradise” sebutan untuk daerah kami yang memang kaya akan keindahan alam, masih belum diimbangi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warganya. Terbukti masih banyak warga dari beberapa titik kecamatan, merantau ke luar negeri menjadi Tenaka Kerja Indonesia (TKI) demi kelangsungan hidupnya. Itupun paling banyak hanya menjadi tenaga kasar seperti kuli bangunan, buruh pabrik, atau asisten rumah tangga. Eksodus warga – warga desa pinggiran berusia produktif dengan mencoba peruntungan nasib ke negeri orang tersebut, dikarenakan salah satu pemicunya adalah mendesakknya kebutuhan ekonomi. Kebanyakan setelah lulus dari sekolah dasar (SD) atau setingkat sekolah menengah pertama (SMP) kalau tidak menikah (untuk perempuan), ya harus bisa mencari uang (duit) seperti teman – teman mereka yang telah sukses lebih dulu.

Tidak dipungkiri, kondisi alam di daerah kami, secara tidak langsung mempengaruhi mobilitas anak – anak dalam mengejar fasilitas pendidikan. Tidak ada pilihan lain kecuali dengan mendaftar di lembaga sekolah terdekat karena biaya yang masih bisa ditolelir. Dan ini merupakan cara paling jitu untuk mengurangi ongkos setiap harinya. Bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan mungkin bisa saja dengan mudah memilih sekolah yang memiliki sarana dan prasarana lengkap. Sehingga sekolah dengan model seperti ini,bisa meciptakan sistem belajar mengajar berkualitas sesuai standar pendidikan yang dikonsep pemerintah. Hal tersebut berbanding terbalik bagi mereka yang sehari-harinya tinggal di daerah pinggiran atau pegunungan. Dimana untuk akses jalan menuju sekolah saja harus susah payah dilewati dengan jarak tempuh yang tidak dekat. Belum lagi sekolah – sekolah dengan label “sekolah ndeso” secara kualitas tentu akan memiliki beberapa perbedaan yang kentara dengan sekolah di kota.

Di kecamatan terdekat dengan pusat kabupaten saja, masih banyak ditemui anak – anak lulusan setingkat SMP, kemudian tidak meneruskan. Alasan mereka karena biaya yang harus dikeluarkan untuk menuju sekolah lanjutan di kota terlalu memberatkan. Penghasilan dari pekerjaan orang tua berladang atau buruh ttani, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Jadi pilihan mereka selanjutnya bukan melanjutkan pendidikan, tetapi lebih berharap segera mendapat pekerjaan. Fakta di lapangan ditemukan bukan hanya karena faktor biaya saja penyebabnya, akan tetapi kurangnya edukasi dan pengetahuan menjadi salah satu penyebab orang tua di desa – desa pinggiran kurang memperhatikan kepentingan pendidikan anak – anaknya. Ibaratnya, belum tentu dengan berbekal pendidikan tinggi akan menjamin mendapat pekerjaan layak. Mindset seperti ini masih menjadi momok besar bagi gerak pemerintah untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)  dimana salah satu dari 17 (tujuh belas) item yang harus dicapai adalah pendidikan yang berkualitas. Bagaimana target tersebut akan terpenuhi jika kesadaran untuk menjadi manusia berpendidikan saja belum dilakukan sepenuh hati.

Permasalahan pendidikan yang belum dirasakan semua kalangan seperti ini tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Akan tetapi dukungan dari pelbagai pihak sangat dibutuhkan untuk proses pembentukan pola pikir mengenai pentingnya pendidikan. Gerakan pemuda desa melalui karang taruna sudah seharusnya mulai menyentuh program – program pemberdayaan masyarakat. Untuk program pengembangan pendidikan masyarakat, salah satunya dengan membentuk gerakan literasi di desa - desa. Walaupun belum semua pemerintah desa (pemdes) tertarik dengan program pemberdayaan semacam ini, tetapi saya yakin kegiatan serta pendekatan melalui program – program perpustakaan desa akan membawa dampak signifikan bagi warga sekitar, terutama warga di desa – desa pinggiran. Edukasi yang berkelanjutan melalui pendekatan kepada orang tua  akan membantu mengubah paradigma bahwa pendidikan sangat penting perannya di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini.

Mengubah pola pikir masyarakat apatis terhadap pendidikan seperti ini, memang harus melalui proses tahapan yang panjang. Menjadi titik perhatian pertama adalah peningkatan kondisi ekonomi keluarga terlebih dahulu. Pemerintah desa memiliki peran untuk melakukan pemberdayaan kepada warga – warga yang dianggap “kurang mampu”, misalnya dengan memberikan stimulan berupa modal usaha kecil. Nantinya hasil dari usaha tersebut difasilitasi pemerintah desa untuk dibantu dalam hal pemasaran. Memang akan terlihat sulit dan ribet, tetapi jika tidak pernah ada gerakan perubahan maka selamanya juga akan tetap jalan di tempat dan rakyat akan tetap miskin.

Apabila secara ekonomi dari masing – masing keluarga tersebut sudah terpenuhi, usaha untuk mengubah cara pandang tentang kebutuhan pendidikan akan lebih mudah. Pengembangan wawasan tentang pentingnya berpendidikan bisa dilakukan dengan membangun perpustakaan desa atau rumah baca. Dari tempat inilah, kemudian kemampuan dan kemauan warga desa untuk membaca menulis bisa dikembangkan. Dengan pengetahuan yang cukup di dapat dari beberapa pendampingan, sosialisasi tentang betapa  pentingnya pendidikan, mindset para orang tua akan lebih terbuka. Anak – anak usia sekolah ataupun pemuda desa bisa memanfaatkan perpustakaan desa untuk belajar, berkumpul dan mengaktualisasikan bakat mereka. 

Gerakan literasi dari desa semacam ini tidak akan berjalan maksimal  jika hanya dibebankan kepada satu pihaksaja. Harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah desa, organisasi kepemudaan, lembaga – lembaga terkait yang konsen dengan literasi perlu diajak untuk dudukberdialog bersama. Memecahkan permasalahan pendidikan di negeri ini yang semakin rumit. Lan Pritchett, seorang profesor dari Universitas Havard yang telah melakukan penelitian di Indonesia mengatakan bahwa Indonesia butuh 128 tahun untuk bisa sejajar dengan rata – rata negara berkembang dan maju dalam sistem pendidikan(sumber : www.ruangguru.com). Salah satu penyebabnya adalah kualitas guru serta akses belajar siswa masih belum dirasa maksimal. Untuk itu sudah saatnya perlu ada semacam gerakan dari relawan serta pemuda desa yang memiliki perhatian serius terhadap pendidikan. Melalui desa berliterasi, bisa dikatakan sebagai tempat belajar alternatif di luar pendidikan formal di sekolah yang tak semua orang bisa merasakannya secara penuh. Memfasilitasi mereka untuk memperoleh kemudahan akses informasi, wawasan dan pegetahuan. Sehingga mimpi mendapatkan pendidikan yang berkualitas bisa dimulai dari gerakan literasi desa.

Melalui sidang umum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang berlangsung 25 September di New York Amerika Serikat telah menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan global. Di laman http://www.filantropi.or.id/ menginformasikan bahwa Sustainable Development Goals (SDGs)  berisi 17 tujuan, salah satunya adalah mengatur tata cara dan prosedur masyarakat yang damai tanpa kekerasan , nondiskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama kemitraan multi pihak. Salah satunya adalah Filantropi Indonesia, yang merupakan lembaga mandiri dibentuk dengan tujuan untuk berkontribusi dalam pencapaian keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di negeri ini, salah satunya adalah menuju pendidikan berkualitas. #FIFest2018 #FilantropiIndonesia #VideoCompetition

(Dok foto-foto :  perpustakaan Desa Buluagung Kecamatan Karangan, desa dengan terobosan luar biasa di kegiatan LITERASI )


2 comments: